Korupsi Persolan turunan bangsa Indonesia yang tak kunjung selesai dan selalu membuat rakyat Indonesia sengsara sejak menapaki garis sejarahnya seperti hilangnya uang rakyat pada Kasus Bank Century sebesar 6.700.000.000.000 Miliar (6,7 Triliun) di bawah pemerintahan SBY-Boediono di mana rakyat butuh kejelasan kemana arah penggunaan uang tersebut dan kini penyelesainya di tunggu rakyat,pastinya jika uang ini di pakai untuk membangun jaringan listrik pasti rakyat indonesia akan dibuat terang benderang.
Praktik korupsi yang di lakukan pejabat negara telah melahirkan ketidak mampuan bangsa untuk membangun perekonimian secara mandiri, korupsi yang di awali dari budaya penyerahan upeti (Pajak Tanah) oleh rakyat yang mayoritas kaum tani kepada raja/penguasa yang mengaku dirinya sebagai titisan dewa/tuhan serta suci tidak boleh untuk dilawan segala perintahnya oleh rakyat telah menjadikan budaya penyerahan upeti ini sebagai alat untuk membesarkan harta dan kekuasaannya
Tindakan penyerahan Upeti (Pajak Tanah) kepada raja yang tidak pernah bekerja untuk rakyatnya selalu membuat raja/penguasa berlimpah akan harta hal ini di peraktikkan di era orde baru di bawah soeharto yang mengumpulkan hartanya lewat pembangunan yayasan yang di kendalikan lewat keluarganya yang terkenal dengan lingkaran cendana dan kini SBY telah mengikuti jejak soeharto sang penguasa orde baru itu dengan membangun yayasan yang di pimpin unsure keluarga cikeas (Nepotisme),tindakan ini pasti akan melahirkan tindakan kolusi (sogok menyogok) yang tidak lain tujuannya hanyalah untuk membuat kekuasaannya langgeng dengan mengakomulasi (mengumpulkan) harta sebanyak banyaknya dengan melakukan tindakan penyelewengan aturan yang melahirkan Korupsi .
Akibat tindakan penguasa yang di penuhi unsure Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (KKN) maka pembangunan negara di serahkan ke pihak luar (pemilik Modal) dengan taruhan seluruh kekayaan alam yang mampu untuk di jadikan modal dasar membangun bangsa dan mensejahterakan rakyat yang saat ini masih dalam keadaan Miskin yang mayoritas buruh di perkotaan dan petani di pedesaan seperti Energy : Bahan Bakar Minyak (BBM), Gas Bumi, Batu Bara,kemudian Emas dan sumberdaya alam lainnya telah di kuasai sepenuhnya oleh Tangan Asing (Pemilik Modal) hingga hasilnya pun dapat di pastikan ke pemilik modal bukan ke negara yang seharusnya di pergunakan untuk kesejahteraan rakyat
Ibu Pertiwi ini memiliki cadangan gas alam yang mencapai 185,8 triliun kaki kubik (sekitar 1,5 persen cadangan dunia), cadangan batu bara 5,7 miliar ton (sekitar 3 persen cadangan dunia), panas bumi 27.000 MW (sekitar 40 persen cadangan dunia), dan minyak bumi 8,6 miliar barel (sekitar 1 persen cadangan dunia) artinya ketika rakyat membutuhkan Energy Listerik saja sebagai salah satu contoh maka pasti akan terpenuhi namun fakta di lapangan hal ini tidak mampu di jawab terbukti ada sekitar 45 % daerah di Indonesia belum di aliri listrik di Nusa Tenggara Barat matinya lampu yang sehari mencapai 7 kali bahkan lebih seperti yang terjadi hari rabu 13 januari 2010 di Lombok Timur.
Sulitnya rakyat miskin untuk mendapatkan energy listerik lewat pemasangan KWh sudah menjadi tontonan umum seperti yang di alami sebagian Warga Desa Mujur Praya Timur Lombok Tengah yang telah melakukan pendaftaran sejak tahun 2005,2007 sampai hari ini tidak bisa menikmati listerik kemudian yang paling menggelikan adalah keinginan warga desa sukaraja kecamatan jerowaru yang merupakan anggota serikat tani nasional (STN) telah melakukan pendaftaran penambahan daya KWh dari 2200 ke 7700(R1 ke R2) tanggal 08 desember 2009 serta pemasangan KWh untuk musolla sampai saat ini tidak bisa terrealisasi karna PT.PLN nusa tenggara barat dan jajarannya sebagai lembaga penyelenggara kelisterikan masih memelihara Budaya Korupsi,Kolusi dan Nefotisme (KKN) terbukti dengan pemasangan KWh atau penambahan daya (dari R1 ke R2) akan cepat ketika yang melakukan pemasangan adalah mereka yang memiliki uang banyak dan sanggup melakukan tindakan kolusi (nyogok) pembayaran lebih dari standar biaya pemasangan jika hal ini di konflin PT.PLN selalu membela diri bahwa ini di lakukan oleh para calo yang sebenarnya terjadi adalah sebagian aparatur PT.PLN yang bermental calo dan mempelihara orang di luar PT.PLN berkeliaran mencari pelanggan yang berani bayar tinggi hingga rakyat miskin tidak bisa mendapatkan KWh baru hal ini di legalkan oleh PT.PLN dengan menagatakan kita blum buka listerik untuk rumah tangga yang kami layani adalah bisnis
Atas situasi kelisterikan yang terjadi hari ini di bawah SBY-Boediono dan prilaku PT.PLN di Nusa Tenggara Barat kami dari Serikat Tani Nasional (STN) menyatakan Sikap ;
1. Hentikan Budaya Korupsi,Kolusi dan Nefotisme (KKN) dalam Pemasangan KWh Baru maupun Penambahan Daya
2. Segera Penuhi Tuntutan Warga Desa Sukaraja untuk Penambahan Daya Dari 2200 menjadi 7700 (R1 ke R2) mengingat daerah lain di Lombok Timur bisa di berikan oleh PT.PLN
3. Segera Pasangkan KWh Baru Warga Desa Mujur Praya Timur Lombok Tengah ataupun Warga lainnya yang telah melakukan Pendaftaran dari tahun 2005 sampai tahun 2009
4. Menolak Rencana Rezim Boneka Amerika SBY-Boediono untuk Menaikan Trif Dasar Listerik (TDL)
5. Dalam rangka mengatasi Krisis Listerik secara Nasional maka SBY- Boediono segera lakukan politik ketahan energy dengan menasionalisasi industry pertamabangan (minyak Bumi,Gas dan batu bara) yang di kuasai asing karna inilah yang mampu membangkitkan energy listerik serta memaksimalkan energy alternative seperti panas bumi,gelombang laut,sinar matahari.
Menyerukan :
Kepada seluruh Rakyat Nusa Tenggara Barat untuk Bersatu Mendesak :
1. Percepatan Pembangunan PLTU Jerajang Lombok Barat
2. Kepolisian mengusut Indikasi Korupsi pada pembanngunan PLTU jerajang dalam Proses Pemindahan,Pembebas Lokasi PLTU dari Teluk Induk ke Jerajang dan Jajaran PT.PLN Nusa Tenggara Barat dalam melakukan Operasional Pembangkit Literik yang Bertenaga Diesel dalam melayani rakyat.
Tanah, Modal, Teknologi Murah-Modern-Massal Dengan Pertanian Kolektif dibawah Kontrol Dewan Rakyat/Tani !
Mataram , 14 Januari 2010
Komite Pimpinan Wilayah Serikat Tani Nasional
Nusa Tenggara Barat
Ahmad Rifai
Ketua
Tidak ada komentar:
Posting Komentar