ASEAN Harus Lepas Dari Ketiak Imperialisme

Editorial

Besok, 7 Mei 2011, kalau tidak ada halangan, Jakarta akan menjadi tuan-rumah pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN. Rencananya, pertemuan ini akan diikuti oleh kepala negara atau kepala pemerintahan negara-negara ASEAN.

Selain membahas situasi terkini di negara-negara ASEAN, khususnya konflik Thailand-Kamboja, pertemuan itu juga akan membahas soal piagam ASEAN dan ASEAN connectivity. Terkait masalah piagam ASEAN ini, sejumlah pihak sudah mengendus agenda perdagangan bebas dan agenda neoliberal lainnya.

Salah satu point dari piagam ASEAN itu adalah pembentukan pasar tunggal. Ide pasar tunggal ini mengidealkan adanya perdagangan bebas (free trade) yang akan terlaksana paling lambat tahun 2015. Dengan begitu, tidak ada lagi hambatan-hambatan dalam perdagangan dan lalu-lintas barang dan jasa, termasuk penghapusan tarif hingga nol persen.

Ide pasar tunggal bukanlah ide baru, tetapi sudah lama bergulir di kalangan negara-negara ASEAN. Indonesia, misalnya, sedikit dan banyaknya sudah menjalankan pasar tunggal ini dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Menteri Perdagangan RI Maria Elka Pangestu, ide pasar tunggal sudah berjalan di Indonesia sejak tahun 2002.

Ada masalah yang akan muncul di sini: Pertama, Indonesia akan dibanjiri oleh berbagai produk barang dan jasa dari luar, yang sangat berpotensi akan menghancurkan daya kompetitif barang dan jasa di dalam negeri. Kedua, ketika pasar domestik mulai dikuasai asing, maka industri dalam negeri pun terancam gulung-tikar. Ketiga, indonesia akan tergadai kedaulatan politik dan ekonominya karena tersubordinasi oleh dominasi negara-negara imperialis.

Situasi ini akan diperparah dengan dibuatnya fakta perdagangan bebas dengan sejumlah kawasan lain atau negara lain: CAFTA (Tiongkok), Australia dan Selandia Baru (AANZFTA), Uni-eropa dan Amerika Serikat. CAFTA, misalnya, yang berada di bawah naungan piagam ASEAN, dianggap telah menyebabkan 145 ribu buruh ter-PHK dan 1600 pabrik nasional mengalami gulung tikar.

Sejarah kelahiran ASEAN tidak bisa dilepaskan dari kepentingan negeri-negeri imperialis. Selain untuk menangkal pengaruh komunisme, ASEAN juga dipergunakan untuk memastikan dan mempertahankan kontrol negeri-negeri imperialis terhadap kawasan yang kaya sumber daya dan pusat perdagangan ini.

Sampai saat ini, negeri-negeri imperialis masih memandang ASEAN sangat penting secara ekonomi, politik, dan sosial-budaya. Ketika negeri-negeri imperialis seperti Amerika Serikat dihantam oleh krisis ekonomi, ASEAN-lah yang menjadi “pintu keluarnya”. Dari keseluruhan impor negara-negara ASEAN, Amerika Serikatlah salah satu pemasoknya, selain Jepang dan Uni-Eropa.

Sebaliknya, sasaran utama ekspor ASEAN adalah asia timur, kawasan yang berpenduduk kira-kira tiga miliar, barulah AS dan Eropa. Sebagian besar ekspor negara-negara ASEAN pun masih berupa bahan mentah dan setengah jadi.

Prinsip kerjasama ekonomi negara-negara ASEAN pun masih berkiblat kepada washington consensus. Karena begitu, prinsip kerjasama ekonomi antara negara atau bangsa-bangsa ASEAN pun dilandaskan pada kompetisi dan eksploitasi. Kita tidak mungkin membayangkan masyarakat ASEAN yang hidup damai dan sejahtera, jikalau prinsip kerjasamanya didasarkan pada kompetisi, eksploitasi, dan menggali keuntungan sendiri-sendiri.

Oleh karena itu, ASEAN harus keluar dari ketiak imperialisme AS dan sekaligus membatalkan semua agenda neoliberal yang sudah pernah diputuskan, termasuk piagam ASEAN. Sudah saatnya ASEAN menggagas integrasi regional yang berbasiskan kepada kerjasama setara, solidaritas, dan bukan sekedar untuk menggali profit (keuntungan).

Tentang Perompak dan Praktek Keji Imperialisme Di Somalia

Editorial

Kabar mengenai pembajakan MV Sinar Kudus tersiar luas di tanah air. Meskipun pemerintah awalnya bersikap acuh, tetapi tekanan luas dan gencaranya pemberitaan media massa akhirnya memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan.

Selain membayar uang tebusan Rp 40 milyar kepada perompak Somalia, pemerintah Indonesia juga mengirim tiga kapal perang, satu pesawat, satu helikopter dan 800 personel TNI. Kita patut merasa senang dan bersuka-cita dengan pembebasan 20 ABK kapal Sinar Kudus itu, dan juga memberikan apresiasi atas pemberitaan tak kenal menyerah dari media massa.

Sayang sekali, tidak sedikit pengamat dan media arus utama yang menguraikan hubungan antara perompak Somalia dan imperialisme. Seolah-olah ramainya aksi perompakan oleh orang-orang Somalia tidak ada hubungannya dengan imperialisme itu sendiri.

Sebagian besar media arus utama menyebut tindakan para perompak Somalia sebagai tindakan “kriminal internasional”, bahkan sering dihubungan dengan bisnis internasional. Sedikit sekali media arus utama itu yang berkomentar mengenai kemiskinan akut yang melanda negeri itu, sehingga rakyatnya hampir tidak punya pilihan untuk bertahan hidup.

Somalia, yang dulunya bernama Republik Demokratik Somalia, adalah negara sebenarnya punya syarat-syarat untuk menjadi negara sukses: situasi geografis yang menguntungkan, punya minyak dan sumber daya alam melimpah. Selain itu, berbeda dengan banyak negara Afrika lainnya, Somalia hanya punya satu bahasa dan agama untuk seluruh rakyatnya.

Akan tetapi, syarat-syarat itu tidak membuat Somalia menjadi negara sukses, tetapi justru membawa negeri ini dalam kehancuran: perang, penjarahan, kelaparan, pembajakan, serangan bom, dan lain sebagainya.

Mohamed Hassan, ahli geopolitik dari Addis Ababa, Ethiopia, menceritakan bagaimana kapal-kapal Eropa dan Asia memancing di kawasan pantai Somalia tanpa ijin dan penghormatan terhadap kedaulatan bangsa lain. Saat itu, tahun 1990, Somalia kekosongan pemerintahan dan hanya dikendalikan panglima perang.

Bukan itu saja, memanfaatkan kekosongan pemerintahan dan kekacauan di Somalia, perusahaan-perusahaan dari Eropa membuang limbah nuklir di sepanjang pantai Somalia. Nelayan-nelayan Somalia, yang tidak memiliki alat tangkap ikan modern, mulai kehilangan harapan sejak saat itu.

Lalu, pada tahun 1992, dengan memanfaatkan kekacauan yang sengaja diciptakan, AS mulai melancarkan operasi militer untuk mencari sumber-sumber minyak negeri itu. Operasi itu diberi-nama “Operasi Pemulihan Harapan” dan menjadi titik awal untuk marinir Amerika dalam mengontrol negeri Afrika tersebut.

Akan tetapi, operasi “pemulihan harapan” ini mengalami kegagalan dan gerakan nasionalis Somalia berhasil mengusir Amerika Serikat. Tetapi Amerika Serikat tidak meninggalkan Somalia begitu saja: dibuatnya pemerintahan Somalia itu begitu lemah dan terpecah belah. Dengan teori pecah belah ini, Amerika Serikat selalu punya kesempatan untuk melakukan “misi militer” di negeri ini.

Dengan demikian, melihat kasus perompak Somalia ini tidak bisa dengan satu kacamata saja: dari media arus utama dan pemangku kepentingan (negeri-negeri imperialis dan perusahaan besar). Kita harus melihat kasus ini dari sejarah panjang kolonialisme dan imperialisme di negeri itu, yang telah menyebabkan kehancuran dan kemiskinan sedemikian rupa, sehingga sebagian penduduknya rela menjadi perompak.